Palu – 436 Desa/Kelurahan Masih Tertinggal, Kemenkum Sulteng Percepat Pembentukan Posbakum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan.
Berdasarkan data terbaru per 18 November 2025, dari total 2.017 desa/kelurahan di provinsi ini, sebanyak 1.581 wilayah sudah memiliki Posbakum, atau sekitar 78,38 persen. Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi capaian ini sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum masyarakat hingga tingkat desa. “Capaian 78,38 persen ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas akses bantuan hukum secara merata hingga ke seluruh desa dan kelurahan,” ujar Rakhmat.
Delapan kabupaten/kota telah mencapai 100 persen pembentukan Posbakum, yakni Kota Palu, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Morowali Utara, Toli-Toli, dan Morowali. Namun, lima kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian. Donggala baru 82,04 persen, Buol 80,87 persen, Poso 66,47 persen, Banggai 40,36 persen, dan Sigi 28,41 persen. Total terdapat 436 desa/kelurahan yang belum memiliki Posbakum.
Rakhmat menegaskan Kanwil Kemenkum Sulteng akan memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah yang masih tertinggal. “Kami berkomitmen agar seluruh wilayah segera memenuhi kebutuhan layanan hukum masyarakat,” katanya. Dengan dukungan lintas sektor dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis target 100 persen pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan dapat tercapai dalam waktu dekat.
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah merilis perkembangan terbaru terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data per 11 November 2025. Dari total 2.017 desa/kelurahan di seluruh wilayah Sulteng, sebanyak 1.173 desa/kelurahan telah membentuk Posbakum. Angka ini menunjukkan capaian 58,16 persen secara keseluruhan.
Laporan tersebut memperlihatkan bahwa tujuh daerah telah mencapai 100 persen pembentukan Posbakum, yaitu Kota Palu (46 desa/kelurahan), Kabupaten Banggai Laut (66 desa/kelurahan), Kabupaten Banggai Kepulauan (144 desa/kelurahan), Kabupaten Tojo Una Una (146 desa/kelurahan), Kabupaten Parigi Moutong (283 desa/kelurahan), Kabupaten Morowali Utara (125 desa/kelurahan), dan Kabupaten Toli Toli (109 desa/kelurahan). Seluruh desa dan kelurahan di tujuh wilayah tersebut telah memiliki Posbakum dan dinyatakan tuntas.
Baca Juga : Pemprov Sulteng Resmikan Samsat Digital, Akses Layanan Pajak Lebih Mudah
Sementara itu, enam daerah lainnya masih berada pada tahap progres, dengan capaian yang beragam. Kabupaten Donggala memiliki total 167 desa/kelurahan dengan 60 yang telah memiliki Posbakum, menyisakan 107 desa/kelurahan atau baru mencapai 35,93 persen. Kabupaten Poso mencatat 56 desa/kelurahan dari total 170 atau 32,94 persen. Kabupaten Morowali baru memenuhi 36 dari 133 desa/kelurahan atau 27,07 persen.
Kabupaten Sigi mencatat 41 desa/kelurahan dari total 176 atau 23,30 persen. Kabupaten Banggai berada pada angka 46 dari total 337 desa/kelurahan atau 13,65 persen. Sementara Kabupaten Buol mencatat 15 desa/kelurahan dari 115 atau 13,04 persen. Data ini menjadi dasar evaluasi penting untuk mempercepat pemerataan layanan bantuan hukum di seluruh wilayah Sulteng.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan akses bantuan hukum bagi seluruh masyarakat, terutama di tingkat desa. “Posbakum adalah fondasi keadilan bagi masyarakat di akar rumput. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, mendapatkan akses hukum yang memadai dan mudah dijangkau,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menerangkan bahwa percepatan pada daerah dengan persentase yang masih rendah akan menjadi fokus utama ke depan. “Daerah yang belum mencapai 50 persen akan kita dampingi secara khusus. Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting agar seluruh desa dan kelurahan bisa terpenuhi layanan Posbakumnya,” tambahnya.
Dengan tersampaikannya data lengkap ini, diharapkan proses percepatan pembentukan Posbakum di wilayah yang masih rendah dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pelayanan bantuan hukum bagi seluruh masyarakat.
