Palu – Aliansi Honorer Dukung Sikap Wali Kota Palu soal Fiskal, tapi Tetap Desak Lewat Somasi. Aliansi Honorer Kota Palu kembali datangi kantor wali kota, Jl Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah Senin (1/12/2025).
Mereka menegaskan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang menyatakan bahwa keuangan daerah masih mampu membiayai 1.171 tenaga honorer. Pernyataan itu disampaikan setelah Kementerian PAN-RB disebut menolak membuka kembali link CASN dengan alasan keterbatasan APBD Kota Palu. Raslin dari LBH Hukum Sulteng mengatakan, informasi yang mereka terima, Kemenpan-RB tidak membuka link CASN karena menilai kapasitas APBD Kota Palu tidak mencukupi untuk menanggung tambahan pegawai.
Menurut Kemenpan-RB kemarin, mereka tidak membuka linknya (CASN) disebabkan karena keterbatasan APBD Kota Palu. Namun dengan tegas Wali Kota Palu menjelaskan bahwa Kota Palu masih memiliki keuangan daerah atau fiskal untuk menggaji sebanyak 1.171 tenaga honorer,” ujar Raslin. Ia menyebut langkah wali kota tersebut patut diapresiasi dan menjadi sinyal bahwa Pemkot Palu siap mengawal kebutuhan honorer. “Menurut kami, langkah itu sudah baik dan tentu kami mendukung,” kata Raslin.
Baca Juga : Pekerja IMIP Dongkrak Perputaran Uang di Bahodopi Morowali hingga Rp5,9 T per Tahun
Namun demikian, pihaknya tetap melayangkan somasi resmi kepada wali kota agar isu ini mendapatkan perhatian lebih serius. Raslin menegaskan bahwa somasi dilakukan bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan proses advokasi berjalan maksimal. “Namun kami terus mendorong beliau dengan upaya-upaya somasi agar menjadi perhatian lebih intens,” tandasnya. Aliansi Honorer Kota Palu memberi waktu 3 x 24 jam kepada wali kota untuk merespons somasi tersebut.
Mereka berharap sikap tegas wali kota untuk segera mencari solusi terbaik bagi pegawai honorer yang telah lama mengabdi.
Suasana Auditorium Kantor Wali Kota Palu memanas namun tetap tertib pada Senin (24/11/2025), ketika ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu mendatangi pusat pemerintahan untuk menuntut kejelasan nasib mereka. Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, didampingi Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, turun langsung menerima massa aksi bersama sejumlah pejabat terkait. Dialog terbuka pun digelar untuk menjawab kegelisahan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kejelasan status.
Para honorer meminta kepastian proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk keluhan soal pengajuan data mereka ke Kementerian PAN-RB yang belum menunjukkan perkembangan. Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Arifin, mengungkapkan bahwa dari 1.250 data honorer yang diusulkan, hasil validasi BKD menyisakan 998 orang. “Data inilah yang ingin kami perjuangkan. Kami minta KemenPAN-RB membuka kembali link pengusulan PPPK, terutama untuk tenaga paruh waktu,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Hadianto menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk memperjuangkan seluruh nama yang telah diverifikasi. “Ini permintaan besar, dan Pemerintah Kota Palu siap dengan pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik tenaga paruh waktu maupun yang sudah bekerja,” ujarnya di hadapan para honorer dan media.
