Palu, Sulawesi Tengah — Nama Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, tengah menjadi sorotan tajam publik usai dirinya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah atas dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dan penyalahgunaan wewenang.
Laporan tersebut masuk ke Kejati Sulteng pada akhir pekan lalu dan telah diterima secara resmi oleh bagian penerimaan pengaduan masyarakat. Dalam laporan tersebut, Sofyan diduga melakukan praktik suap yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 miliar.
Dugaan Praktik Suap di Balik Proyek Strategis
Berdasarkan informasi awal yang beredar, dugaan suap tersebut berkaitan dengan pengadaan proyek infrastruktur strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, yang diduga telah diatur pemenangnya secara tidak sah.
Sejumlah saksi dan dokumen diduga telah dikumpulkan oleh pelapor untuk mendukung laporan tersebut. Beberapa nama pejabat daerah dan pihak swasta juga disebut-sebut turut terlibat dalam jaringan praktik yang melibatkan suap, fee proyek, hingga dugaan gratifikasi.
“Kami menduga ada skenario sistematis untuk mengatur proyek dan mengalirkan dana ke pihak tertentu. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga pidana serius yang harus ditangani cepat,” ujar salah satu pelapor dari LSM anti-korupsi di Palu.
Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 1,3 Miliar
“Kami mendesak Kejati Sulteng untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan transparan, demi menjaga marwah penegakan hukum di daerah,” ujar pelapor lainnya.
Baca juga: Pemprov Sulteng Evaluasi Pemanfaatan Data Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
“Kami akan memproses laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum. Semua aduan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti secara proporsional,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulteng, dalam keterangannya kepada awak media.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari Bupati Sofyan Kaepa
Upaya konfirmasi kepada pihak Humas Pemkab Banggai Laut juga belum mendapat respons.
Namun, sejumlah pihak mendesak agar Bupati memberi klarifikasi langsung kepada publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas jabatan.
Penutup: Publik Pantau Proses Hukum Sofyan Kaepa
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang menyeret kepala daerah di Indonesia. Bila dugaan suap tersebut terbukti, maka proses hukum selanjutnya bisa berujung pada pemanggilan hingga penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat
