Palu – Kementerian Haji dan Umrah Sulteng Beroperasi di Asrama Haji Palu, Renovasi Dijadwalkan 2026. Persiapan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di daerah terus menunjukkan perkembangan.
Plt Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Muchlis Aseng, mengungkapkan bahwa kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan akan berkantor sementara di kawasan Asrama Haji Palu, Jl Wr Supratman, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Menurut Muchlis, pemanfaatan Asrama Haji Palu sebagai kantor operasional merupakan langkah strategis sambil menunggu tersedianya anggaran pembangunan dan penataan fasilitas yang lebih permanen. “Untuk operasional di daerah, kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulteng sementara akan berada di Asrama Haji Palu,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa gedung yang akan digunakan tersebut nantinya memerlukan renovasi agar dapat menyesuaikan kebutuhan struktural dan pelayanan kementerian baru tersebut. Namun, proses renovasi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. “Renovasi gedung diproyeksikan bisa dilakukan pada 2026, setelah anggarannya tersedia,” jelas Muchlis. Pemanfaatan Asrama Haji sebagai kantor sementara disebut akan menjadi pola umum di sejumlah provinsi, terutama yang telah memiliki fasilitas serupa dan siap menunjang operasional kementerian baru itu.
Baca Juga : Tiga Akademisi Paparkan Hasil Riset Strategis di Kawasan Transmigrasi Palolo Sigi
Muchlis memastikan bahwa penempatan kantor Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Palu tidak akan mengganggu aktivitas pelayanan kepada jemaah, karena ruang-ruang yang difungsikan akan diatur sesuai kebutuhan agar pelayanan tetap optimal. Pembentukan dan merupakan bagian dari restrukturisasi besar di sektor penyelenggaraan ibadah haji. Meski kementerian baru ini tengah dalam proses pembentukan, Kementerian Agama masih akan menangani penyelenggaraan haji 2026 hingga struktur dan operasional kementerian baru berjalan sepenuhnya.
Keputusan menteri terkait struktur organisasi dan tata kerja di instansi vertikal telah diterbitkan, tinggal menunggu pengisian jabatan dan pelantikan pejabat di seluruh tingkatan. “Struktur organisasinya sudah ada, tinggal proses pengisian. Saat ini pengisian jabatan sementara berjalan, dan kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan akan dilakukan pelantikan pejabat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/11/2025).
Muchlis menjelaskan pelantikan pejabat dan kemungkinan besar dilakukan secara serentak, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses transisi mengingat waktu yang semakin terbatas. Ia menegaskan bahwa pejabat yang memenuhi syarat akan dilantik secara definitif, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria usia atau syarat administratif lainnya akan tetap menjabat sebagai pelaksana tugas
